Presiden Jokowi Di Demo Kepala Desa dan Perangkat Desa

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

SEPUTARDESA-Presiden RI Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden bernomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 yang menuai pro kontra di berbagai desa se-indonesia.

Jokowi menandatangani Perpres tersebut pada tanggal 29 November 2021lalu, memuat aturan yang terkait dengan pengelolaan Dana Desa.

Berbagai Kepala Desa menganggap aturan tersebut mengubah tentang sistem perencanaan penggunaan Dana Desa yang telah berlaku selama ini.

Seperti yang terjadi pada Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Dilansir dari liputan6.com ratusan kepala desa dan perangkat desa telah melakukkan aksi unjuk rasa di kantor Pemda Situbondo dengan tuntutan agar pemerintah pusat merevisi Perpres 104 Tahun 2021, terfokus pada pasal 5 ayat 4 yang mereka anggap telah mengebiri kedaulatan desa itu sendiri.

Ribuan massa perangkat desa di Kabupaten Trenggalek melakukan unjuk rasa menolak Peraturan Presiden (Foto:momentum.com)

Perpres 104 Tahun 2021 pada pasal 5 ayat 4 mengatur tentang pengalokasian Dana Desa sebesar 40 persen untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT), 20 persen untuk program ketahanan pangan dan hewani dan 8 persen untnuk penanganan Covid-19.

Jika diakumulasikan maka 68 persen dana desa sudah terpakai untuk item yang diperintahkan presiden, maka desa hanya bisa memanfaatkan sisanya yang sebesar 32 persen. Sehingga ini mengubah rancangan APBDes yang telah dirancang sebelumnya oleh desa.

Sebelum di tetapkan menjadi Perdes APBDes para perangkat desa telah melakukan beberapa musyawarah dengan masyarakat untuk mengkaji kegiatan kegiatan apa saja yang akan dimasukkan kedalam postur APBDes 2021.

Pasal 5 ayat 4 Peraturan Presiden No. 104 Tahun 2021 mengakibatkan perubahan pada rancangan APBDes yang telah direncanakan.

Dengan diterbitkannya Perpres ini maka semua rancangan APBDes yang telah disusun bersama warga akan berubah dan menghilangkan beberapa kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat.

Disisi yang lain masyarakat miskin terbantu dengan adanya Perpres ini karena mereka akan mendapat BLT sebesar RP. 300.000,- per bulannya dan ini cukup membantu untuk dibelanjakan kebutuhan pokok, apalagi saat ini harga minyak goreng melambung tinggi.

Dihadapkan dengan situasi ini, perangkat desa menjadi merasa serba salah. Karena bila tidak diikuti dipastikan akan mendapatkan sanksi, namun bila diikuti maka setidaknya akan berhadapan dengan kekecewaan masyarakat yang dilibatkan dalam musyawarah pembangunan yang lalu.

Semoga saja para perangkat desa dapat memberikan informasi denga baik kepada masyarakat dampak dari akibat keluarnya Perpres 104 Tahun 2021, sehingga masyarakat dapat mengetahui duduk persoalan dan memahaminya. Dengan demikian tidak timbul rasa kekecewaan apalagi sampai curiga kepada perangkat desa.(MAS)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

POPULER